DEPOK | Star7Tv – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, S.H., melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan bantuan keuangan partai politik (banpol) yang dinilai masih terlalu rendah. Hal itu disampaikannya usai terima rombongan atas kunjungan DPD PKS beserta legislatifnya di sekretariat DPC PKB, jalan raya Siliwangi, Pancoran Mas, Depok, Jumat malam, (10/4).
Menurut Siswanto, perhatian Kesbangpol Kota Depok terhadap partai politik belum sebanding dengan peran strategis parpol dalam membangun demokrasi, khususnya dalam pendidikan politik masyarakat.
“Banpol di Depok saat ini hanya sekitar Rp3.000 per suara. Ini termasuk yang terendah dibanding daerah lain. Padahal, Kesbangpol memiliki banyak program yang sejatinya merupakan domain partai politik, seperti pendidikan politik pemilih pemula hingga penguatan toleransi,” ujarnya, saat ditemui Star7Tv.
Mengenai domain partai politik, Ia menilai program-program tersebut seharusnya bisa lebih efektif jika dikelola atau dikerjasamakan dengan partai politik. Dengan begitu, peran parpol sebagai pilar demokrasi dapat dioptimalkan.
Dalam kritiknya, Siswanto mendapat respons dari berbagai fraksi. Sejumlah anggota Pansus dari Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hingga Partai Keadilan Sejahtera disebut sepakat bahwa nilai banpol di Kota Depok perlu dinaikkan.
“Daerah lain dengan PAD lebih kecil justru mampu memberikan banpol lebih besar, bahkan ada yang mencapai Rp9.000 hingga Rp10.000 per suara. Ini menjadi ironi bagi Depok yang memiliki PAD cukup tinggi,” katanya.
Siswanto juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar untuk menahan kenaikan banpol. Ia menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini.
“Inflasi meningkat, kebutuhan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik juga semakin besar. Jadi alasan efisiensi tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menahan kenaikan banpol,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kota Depok untuk membuka ruang dialog dengan DPRD dan seluruh partai politik guna merumuskan besaran banpol yang lebih adil dan proporsional.
Selain banpol, Siswanto turut menyinggung perlunya penataan ulang skema hibah untuk organisasi kemasyarakatan. Ia mengusulkan adanya klasifikasi dan standarisasi berbasis jumlah anggota dan kontribusi organisasi di masyarakat.
“Ormas besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun Persatuan Islam tentu memiliki basis massa yang luas. Porsi hibah seharusnya disesuaikan secara proporsional, tidak disamaratakan dengan organisasi yang skalanya lebih kecil,” jelasnya.
Ia berharap, ke depan kebijakan banpol dan hibah ormas di Kota Depok dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kebutuhan riil di lapangan.
“Ini bukan semata soal angka, tapi bagaimana negara hadir memperkuat demokrasi melalui partai politik dan organisasi masyarakat,” pungkasnya. (RN)
＼ Get the latest news ／
