DEPOK | Star7Tv – Konsolidasi politik lintas partai kembali menguat di Kota Depok. Momentum silaturahmi Syawal dimanfaatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat mengunjungi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, Jumat (10/4/2026), untuk menyatukan arah kebijakan strategis, khususnya terkait dorongan kenaikan bantuan keuangan partai politik (banpol).
Mengenai pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan forum dialog politik yang produktif dalam merespons tantangan demokrasi di tingkat daerah. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perlunya peningkatan dukungan anggaran bagi partai politik agar mampu menjalankan fungsi pendidikan politik secara optimal.
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), sekaligus Ketua DPRD Kota Depok dari PKS, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa silaturahmi Syawal memiliki dimensi strategis dalam membangun kesepahaman antarpartai. Ia menyebut, komunikasi politik yang sehat menjadi kunci dalam memperkuat peran partai di tengah masyarakat.
“Momentum ini bukan hanya tradisi, tetapi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi. Salah satu yang kita dorong bersama adalah peningkatan bantuan parpol agar fungsi edukasi politik bisa berjalan lebih maksimal,” ujar Ade.
Secara regulasi, lanjutnya, terkait bantuan keuangan partai politik merupakan dukungan pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada pemilu legislatif. Penggunaannya difokuskan pada operasional partai, dengan prioritas utama pada kegiatan pendidikan politik.
Namun, Ade menilai besaran banpol di Kota Depok saat ini masih belum ideal. Dengan angka sekitar Rp3.000 per suara, nilai tersebut dinilai jauh dari kebutuhan riil partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi, edukasi publik, hingga penguatan partisipasi masyarakat.
“Jika dibandingkan dengan daerah lain yang sudah mencapai kisaran Rp15.000 per suara, Depok masih tertinggal. Padahal beban dan ekspektasi terhadap partai politik semakin besar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan banpol bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam memperkuat kualitas demokrasi. Menurutnya, partai politik membutuhkan dukungan yang memadai agar mampu melahirkan masyarakat yang kritis, rasional, dan aktif dalam proses pembangunan.
Lebih lanjut, Ade mengungkapkan bahwa komunikasi lintas partai dalam pertemuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi. Mayoritas partai sepakat bahwa penguatan kelembagaan partai harus diiringi dengan kebijakan anggaran yang proporsional dan berkeadilan.
“Ketika berbicara kepentingan masyarakat, semua partai memiliki semangat yang sama. Partai harus hadir lebih nyata dan memberi dampak langsung,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, usulan kenaikan bantuan parpol akan dibahas secara resmi melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok bersama Pemerintah Kota Depok. Agenda ini direncanakan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
Ade memastikan, seluruh proses penganggaran akan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap kebijakan akan dikaji secara komprehensif agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap keputusan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi penguatan demokrasi di daerah,” tandasnya.
Ia pun berharap, peningkatan bantuan keuangan partai politik ke depan dapat menjadi katalisator bagi penguatan fungsi strategis partai, terutama dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan demokrasi yang sehat, di mana masyarakat memiliki literasi politik yang baik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” pungkas Ade. (RN)
＼ Get the latest news ／
