DEPOK | Star7Tv – Wacana kenaikan bantuan keuangan partai politik (banpol) di Kota Depok kian menguat. Sejumlah partai besar lintas fraksi di DPRD disebut telah mencapai kesepahaman untuk mendorong peningkatan anggaran banpol yang dinilai masih jauh dari proporsional.
Sorotan ini mengemuka dalam pertemuan antara Partai Kebangkitan Bangsa Kota Depok dan Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok dalam rangka silaturahmi pasca-Idulfitri, di Sekretariat PKB, jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Jumat malam, (10/4/2026). Pertemuan tersebut tak sekadar menjadi ajang temu kangen politik, tetapi juga ruang konsolidasi membahas isu strategis daerah.
Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin, menegaskan bahwa besaran banpol di Depok saat ini masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Dengan nilai sekitar Rp3.000 per suara, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kebutuhan riil partai dalam menjalankan fungsi demokrasi.
“Partai politik memegang peran strategis dalam menjaga ekosistem demokrasi, mulai dari pendidikan politik hingga penyaluran aspirasi masyarakat. Dukungan anggaran harus sebanding dengan tanggung jawab tersebut,” ujar Faizin.
Ia membandingkan, sejumlah daerah lain seperti Kota Bekasi dan Kota Malang bahkan telah mengalokasikan banpol hingga Rp9.000 sampai Rp15.000 per suara. Ketimpangan ini dinilai sebagai sinyal perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Lebih dari itu, Faizin juga mendorong dibentuknya forum komunikasi rutin antar ketua partai di Depok. Forum informal tersebut diharapkan menjadi wadah strategis untuk merespons berbagai persoalan publik secara kolektif, mulai dari isu sosial hingga kebijakan ekonomi daerah.
“Komunikasi lintas partai harus diperkuat. Dengan sinergi, kita bisa mendorong kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Senada, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menyebut isu banpol telah menjadi perhatian bersama dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Depok.
Menurutnya, mayoritas fraksi di DPRD, termasuk Gerindra, PDIP, hingga PKS, telah menyatakan dukungan terhadap kenaikan banpol agar lebih adil dan proporsional.
“Ini bukan lagi isu satu partai, tetapi kepentingan bersama untuk memperkuat demokrasi daerah,” tegas Siswanto.
Ia juga menyoroti masih minimnya perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terhadap partai politik, yang tercermin dari rendahnya alokasi anggaran. Padahal, kata dia, sejumlah program seperti pendidikan politik pemilih pemula hingga penguatan nilai toleransi sejatinya merupakan domain partai politik.
Dalam pandangannya, penentuan besaran banpol tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam. Diperlukan skema proporsional yang mempertimbangkan kapasitas, aktivitas, serta kontribusi masing-masing partai.
“Prinsip keadilan anggaran harus ditegakkan. Tidak bisa disamaratakan, karena kebutuhan tiap partai berbeda,” jelasnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Siswanto menilai dukungan terhadap partai justru perlu diperkuat. Hal ini mengingat meningkatnya biaya operasional politik serta kompleksitas dinamika sosial di masyarakat.
Dorongan kenaikan banpol pun kini mengarah pada dua skema, yakni melalui perubahan anggaran berjalan atau dimasukkan dalam perencanaan APBD tahun 2027.
Dengan adanya kesepahaman lintas partai ini, PKB Depok optimistis kebijakan kenaikan banpol dapat segera direalisasikan. Langkah tersebut diyakini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperkuat fungsi pendidikan politik, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan akuntabel. (RN)
＼ Get the latest news ／
