DEPOK | Star7Tv — Partai Buruh Kota Depok mengambil sikap tegas dalam merespons dinamika yang dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi dan stabilitas ketenagakerjaan di Kota Depok. Bersama Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Pembangunan Kota Depok, Partai Buruh menegaskan bahwa kepastian hukum adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan investasi dan perlindungan hak-hak buruh.
Ketua Partai Buruh Kota Depok, Wido Pratikno, menyatakan bahwa investasi bukanlah musuh buruh, melainkan instrumen penting untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja jika dijalankan sesuai aturan.
“Sikap Partai Buruh jelas. Kami berdiri di garis depan membela buruh, tapi juga realistis melihat bahwa investasi yang taat hukum adalah kebutuhan daerah. Negara wajib melindungi investor yang patuh, karena dari situlah lapangan kerja tercipta,” tegas Wido kepada Star7Tv.
Menurut Wido, tanpa iklim usaha yang aman dan pasti secara hukum, investor akan enggan menanamkan modalnya di Depok. Dampaknya, bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi juga masa depan buruh yang dipertaruhkan.
“Kalau investasi lari, yang pertama kali kena dampaknya adalah buruh. PHK meningkat, pengangguran naik. Itu sebabnya Partai Buruh tidak akan diam jika iklim usaha diganggu oleh praktik-praktik di luar hukum,” ujarnya lantang.
Wido juga menyoroti praktik pengawasan oleh oknum LSM yang dinilai tidak sesuai mekanisme hukum. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, atau pengawasan liar yang justru menciptakan ketakutan di kalangan pelaku usaha.
“Kontrol sosial itu penting, tapi harus beretika dan bermartabat. Jika dilakukan dengan tekanan dan tanpa dasar hukum, itu bukan advokasi, itu ancaman terhadap iklim investasi,” katanya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Partai Buruh secara politik mendorong Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembenahan serius pada sistem perizinan.
“Perizinan harus sederhana, transparan, dan bebas pungli. Ini tuntutan Partai Buruh. Birokrasi yang ruwet hanya akan membuka ruang konflik dan ketidakpastian,” tambah Wido.
Sementara itu, Koordinator Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Pembangunan Kota Depok, Akbar, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap langkah politik dan hukum yang diambil Ketua Fraksi PKB Depok yang melaporkan dugaan pelanggaran oleh LSM GEDOR ke Polda Metro Jaya.
“Kami mendukung penuh langkah hukum tersebut. Ini bukan soal membungkam kritik, tapi soal menegakkan hukum agar tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang,” tegas Akbar.
Ia menilai, pelaporan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa penegakan hukum harus menjadi panglima dalam menjaga iklim investasi dan pembangunan daerah.
“Jika hukum ditegakkan secara adil dan transparan, semua pihak akan belajar untuk bertindak lebih bertanggung jawab,” katanya.
Partai Buruh dan aliansi masyarakat menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum penertiban bersama, agar pembangunan Kota Depok berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan buruh, serta iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. (YB)
＼ Get the latest news ／
