DEPOK | Star7Tv – Wacana penghapusan pemilihan langsung kepala daerah dan pengalihannya ke DPRD semakin membuka jurang tarik-menarik antara kepentingan elite politik dan kedaulatan rakyat. Di tengah menguatnya dorongan elite nasional, suara perlawanan justru muncul dari daerah, khususnya legislator DPRD Depok.
Hal wacana pengalihan Pilkada ke elite politik, ditanggapi anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Firmansyah, secara terang-terangan menyatakan keberpihakannya pada rakyat. Meski PKS belum mengeluarkan sikap resmi, Ade menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi politik.
“Sampai hari ini PKS belum menyatakan sikap. Kami di daerah masih menunggu keputusan pimpinan pusat,” ujar Adef sapaa akrab, usai ibadah shalat Dzuhur di Masjid DPRD Depok, Kamis (8/1/2026).
Namun dengan cermat di balik sikap normatif tersebut, Ade menyampaikan pesan tegas. Ia menilai wacana Pilkada melalui DPRD berpotensi memangkas hak politik warga dan memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elite. “Kalau secara pribadi, saya berharap pemilihan kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat,” tegasnya.
Mengenai pemilihan yang seharusnya melibatkan rakyat, Ade menilai pemilihan langsung merupakan jantung demokrasi daerah. Melalui mekanisme tersebut, rakyat dapat menilai visi, misi, dan rekam jejak calon pemimpin secara terbuka. Jika proses itu dicabut, maka masyarakat hanya menjadi objek keputusan politik, bukan subjek demokrasi.
Adef juga menambahkan, menurutnya, dalih mahalnya biaya politik tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menarik kembali kedaulatan rakyat ke ruang-ruang rapat DPRD. Adef mengingatkan, demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan elite.
“Kalau alasannya biaya mahal, yang dibenahi sistemnya, bukan hak rakyatnya yang dihapus,” sindirnya.
Adef juga menyinggung adanya perbedaan sikap tajam di kalangan partai politik nasional. Sejumlah partai disebut mendorong Pilkada lewat DPRD, sementara partai lainnya masih bertahan pada pemilihan langsung. Tarik-menarik ini, menurutnya, menunjukkan bahwa wacana tersebut sarat kepentingan politik.
Di internal PKS sendiri, Adef menyebut fokus pimpinan saat ini masih tertuju pada agenda kemanusiaan dan penanganan bencana di sejumlah wilayah. Meski demikian, ia menegaskan suara dari daerah tetap penting agar aspirasi publik tidak sepenuhnya ditelan agenda elite.
Meski bersuara keras, Adef memastikan dirinya tetap tunduk pada keputusan partai. Namun ia berharap keputusan itu tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan kehendak rakyat.
“Kalau partai memutuskan sikap, kami akan patuh. Tapi keputusan itu harus berpihak pada demokrasi, bukan kepentingan segelintir orang,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Adef mengingatkan bahwa kepala daerah yang lahir tanpa mandat langsung rakyat berisiko kehilangan legitimasi moral dan politik.
“Kalau hak memilih dirampas, jangan heran kalau kepercayaan publik terhadap demokrasi daerah ikut runtuh,” pungkasnya. (RN)
＼ Get the latest news ／
