DEPOK | Star7Tv – DPC PKB menilai dalam penataan ulang daerah pemilihan (dapil) di Kota Depok mulai menguat seiring tahapan awal Pemilu 2029. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis kepemiluan, melainkan bagian dari pertarungan politik yang berpotensi mengubah peta kekuatan di DPRD Kota Depok.
Pemutakhiran data partai politik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dinilai menjadi sinyal awal dimulainya konsolidasi politik. Meski bersifat administratif, tahapan tersebut kerap dibaca partai sebagai pintu masuk menuju perubahan dapil yang akan berdampak langsung pada distribusi kursi legislatif.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, S.H., menilai langkah KPU tersebut harus disikapi secara serius oleh partai politik.
“Pemutakhiran data ini kami baca sebagai sinyal awal dinamika Pemilu 2029. Kontestasi politik pada dasarnya sudah mulai,” ujar Siswanto, Rabu, (24/12).
Ia menyoroti secara khusus Dapil 6 yang meliputi wilayah Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung. Dengan alokasi maksimal 12 kursi yang telah terpenuhi, pertumbuhan penduduk disebut akan mendorong konsekuensi penataan ulang wilayah dapil.
“Kalau jumlah kursi sudah penuh sementara jumlah penduduk terus bertambah, maka penataan dapil menjadi sesuatu yang tidak terelakkan,” tegasnya.
Sejumlah skema penataan dapil pun mulai mengemuka, di antaranya pemisahan Cipayung dari Pancoran Mas atau pengelompokan Sawangan dan Bojongsari. Meski masih sebatas wacana, Siswanto menilai perubahan dapil akan berdampak langsung pada peta distribusi kursi dan keseimbangan kekuatan antarpartai.
Belajar dari pengalaman Pemilu 2024, Siswanto mengungkapkan bahwa wacana perubahan dapil yang muncul di fase akhir kala itu membuat banyak partai tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan konsolidasi dan penyesuaian strategi.
“Banyak partai akhirnya berada di posisi reaktif karena perubahan datang terlambat. Ini menjadi pelajaran penting,” ujarnya.
Atas dasar itu, PKB Kota Depok kini menyiapkan blueprint strategi politik menuju Pemilu 2029. Blueprint tersebut difokuskan pada pemetaan wilayah rawan perubahan dapil, penguatan basis suara, serta perluasan wilayah potensial.
“Kami tidak ingin menunggu keputusan lalu tergesa-gesa. Semua harus disiapkan sejak awal,” kata Siswanto.
Saat ini PKB memiliki lima kursi di DPRD Kota Depok. Target 12 kursi pada 2029 disebut sebagai target strategis yang ingin dicapai melalui penguatan struktur partai dan kerja politik berbasis wilayah.
“Perubahan dapil bisa menjadi peluang, tergantung bagaimana partai membaca dan mengelolanya,” jelasnya.
Meski demikian, PKB menegaskan akan tetap mengikuti seluruh keputusan resmi penyelenggara pemilu.
“Apa pun keputusan KPU, kami patuh. Tugas partai adalah memastikan kesiapan dalam semua kemungkinan,” pungkas Siswanto.
Menuju Pemilu 2029, penataan dapil di Kota Depok diprediksi menjadi salah satu faktor penentu konstelasi politik lokal. Partai yang lebih cepat membaca arah perubahan dinilai akan memiliki keunggulan dalam perebutan kursi legislatif. (RN)






