DEPOK | Star7Tv.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk segera melakukan evaluasi dan pemutakhiran total terhadap data penerima bantuan sosial (bansos). Seruan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang membatasi masa penerimaan bansos maksimal lima tahun.
Menanggapi kebijakan Kementerian Sosial, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menyambut baik kebijakan tersebut yang dinilainya sebagai langkah progresif demi menciptakan sistem bansos yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh langkah Kementerian Sosial. Bansos tidak boleh menjadi warisan turun-temurun. Ini bantuan negara untuk mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk dinikmati satu keluarga terus-menerus,” ujarnya diakun pribadi medsis, Minggu (27/7).
Sebagai Sekretaris Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, Siswanto menegaskan bahwa bantuan sosial yang tidak dievaluasi secara berkala berpotensi memperparah ketimpangan. Banyak warga miskin yang masih tercecer dan belum pernah menerima bantuan akibat data lama yang belum diperbarui.
“Kami akan mendorong Dinsos untuk melakukan data cleansing secara menyeluruh, akurat, dan transparan. Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena sistem administrasi yang lambat,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa pembatasan waktu penerimaan bansos justru bisa menjadi dorongan untuk mendorong kemandirian warga.
“Jika orang tua sudah menerima bantuan, bukan berarti anak-anaknya otomatis ikut menerima. Pola pikir semacam ini harus kita ubah. Bansos adalah jaring pengaman, bukan gaya hidup,” imbuh Siswanto.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa reformasi data bansos adalah bagian dari komitmen Fraksi PKB dan Komisi D untuk mewujudkan visi “Depok Zero Orang Miskin.”
“Kalau data diperbarui secara rutin, bantuan akan lebih tepat sasaran. Pemerintah harus hadir untuk semua warga, bukan untuk kelompok yang sama berulang kali,” tandasnya.
Siswanto pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Fraksi PKB akan terus mengawal kebijakan sosial agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Negara harus adil. Bansos bukan untuk segelintir orang yang menikmati bertahun-tahun. Masih banyak saudara kita yang belum pernah merasakan bantuan dan merekalah yang seharusnya diperhatikan,” pungkasnya. (RN)