DEPOK | Star7Tv – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), H.M. Hasbullah Rahmad, dirinya sebagai warga Depok menilai kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah pada tahun pertama pemerintahan telah memperlihatkan arah pembangunan yang terstruktur dan menjanjikan.
Menurut Hasbullah, masyarakat kerap terburu-buru dalam menilai kinerja kepala daerah, karena itu Ia menegaskan, tahun pertama pemerintahan bukanlah fase panen hasil, melainkan masa membangun pondasi sistem, menyelaraskan birokrasi, serta menyusun peta prioritas pembangunan jangka menengah.
“Janji politik itu berdurasi lima tahun. Tahun pertama adalah fase konsolidasi dan penataan, bukan fase menikmati capaian,” ujarnya, Senin (23/2/26).
Ia menjelaskan bahwa secara struktural, ruang fiskal pemerintahan saat ini masih dipengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun pada era kepemimpinan sebelumnya di bawah Mohammad Idris. Kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas belum sepenuhnya dapat dieksekusi maksimal dan baru akan optimal pada siklus anggaran berikutnya.
Mengenai program Rp300 juta per RW, mengubah pola pembangunan, Bang Has sapaan akrab, ia menerangkan salah satu indikator arah perubahan yang disoroti adalah rencana bantuan Rp300 juta per RW mulai 2026. Hasbullah menyebut skema tersebut sebagai lompatan paradigma dalam pembangunan daerah karena memberikan kewenangan langsung kepada masyarakat menentukan kebutuhan lingkungannya.
Selama ini, kata dia, banyak usulan pembangunan di tingkat RW tersaring oleh keterbatasan kuota dan mekanisme seleksi. Dengan alokasi langsung per wilayah, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk memutuskan prioritas, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, penguatan ekonomi warga, hingga program sosial kemasyarakatan.
“Ini bukan sekadar pemerataan anggaran, tetapi bentuk demokratisasi pembangunan. Warga menjadi subjek, bukan sekadar penerima program,” tegasnya.
Selain itu, infrastruktur makro dan konektivitas regional, di sektor infrastruktur strategis, Hasbullah melihat intensitas komunikasi lintas wilayah yang dibangun Supian–Chandra bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan daerah penyangga sebagai langkah progresif.
Ia menyoroti rencana pembebasan lahan perlintasan Citayem pada 2026 serta pembangunan underpass Margonda pada 2027. Titik tersebut selama ini dikenal sebagai simpul kemacetan dan rawan kecelakaan akibat tingginya frekuensi kereta.
Menurutnya, jika proyek tersebut terealisasi, dampaknya bukan hanya pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga peningkatan keselamatan dan efisiensi aktivitas ekonomi warga.
Sementara itu, pelebaran Jalan Sawangan dinilai berpotensi membuka simpul pertumbuhan ekonomi baru. Akses jalan yang lebih representatif diyakini mampu meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta mendorong investasi masuk ke wilayah tersebut.
Rencana pembangunan flyover di Margonda pun disebut sebagai keputusan strategis yang menunjukkan keberanian pemerintah daerah mencari solusi pembiayaan alternatif, termasuk opsi pinjaman berbunga rendah, agar proyek prioritas tidak terhambat keterbatasan fiskal.
Upaya meningkatkan sistem transportasi publik dan reformasi birokrasi, masih bang Has, dalam perspektif jangka panjang, Ua menekankan pentingnya integrasi transportasi regional. Ia mendorong perluasan layanan TransJakarta hingga Depok sebagai solusi konkret mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia juga menyarankan penguatan komunikasi dengan Bappenas dan Kementerian Perhubungan agar rencana pengembangan jalur LRT lanjutan dapat mengakomodasi Depok sebagai bagian dari jaringan transportasi rel kawasan penyangga ibu kota.
Tak hanya infrastruktur, pembenahan tata kelola birokrasi turut menjadi sorotan. Rotasi dan mutasi aparatur dinilai sebagai bagian dari reformasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan profesional dan responsif.
“Aparatur harus kembali pada jati dirinya sebagai pelayan masyarakat. Profesional dan tidak arogan,” tandasnya.
Sehingga fondasi menuju hasil nyata, Hasbullah menilai, tahun pertama kepemimpinan Supian–Chandra adalah fase krusial dalam menyiapkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Konsolidasi kebijakan, penataan birokrasi, serta desain proyek strategis dinilai sudah mulai membentuk fondasi yang kuat.
“Saya melihat progresnya mulai terlihat. Fondasi sedang disiapkan dengan serius. Itu menjadi modal penting agar manfaat konkret dapat dirasakan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (RN)
＼ Get the latest news ／
