Siswanto: Anggaran Dua OPD Jadi Sorotan Komisi D

Siswanto: Anggaran Dua OPD Jadi Sorotan Komisi D
Sekretaris Komisi D DPRD kota Depok, Siswanto, S.H, saat penyampaian dalam rapat bersama OPD Pemkota Depok di ruang sudan Paripurna DPRD, Senin, (15/9). (dok. Star7Tv/foto, Roni)

DEPOK | Star7Tv – Di ruang paripurna DPRD Kota Depok, Senin (15/9/2025), suasana rapat kerja Komisi D terasa berbeda. Satu per satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku sektor pendidikan, olahraga, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat, memaparkan rencana kerjanya untuk RAPBD 2026. Namun, di balik angka-angka anggaran yang disodorkan, Komisi D menaruh perhatian serius pada dua hal besar antara lain, Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Menanggapi dua hal tersebut, Sekretaris Komisi D, Siswanto, SH, menegaskan, kedua program itu adalah wajah Depok di hadapan masyarakat dan bahkan di hadapan Jawa Barat. RSSG dianggap sebagai terobosan penting Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam menjawab kebutuhan pendidikan berkualitas yang terjangkau. Tahun depan, sebanyak 49 sekolah swasta akan menerima alokasi anggaran sekitar Rp 12,5 miliar untuk program ini.

“Di saat banyak daerah kesulitan menghadirkan sekolah gratis, Depok justru mampu menciptakan pola baru melalui RSSG. Kami akan kawal penuh agar program ini berjalan tepat sasaran,” tutur Siswanto, di rapat yang digelar di ruang Sidang Paripurna DPRD Depok.

Sekretaris Komisi D DPRD kota Depok, Siswanto, S.H, saat penyampaian dalam rapat bersama OPD Pemkota Depok di ruang sudan Paripurna DPRD, Senin, (15/9). (dok. Star7Tv/foto, Roni)
Sekretaris Komisi D DPRD kota Depok, Siswanto, S.H, saat penyampaian dalam rapat bersama OPD Pemkota Depok di ruang sudan Paripurna DPRD, Senin, (15/9). (dok. Star7Tv/foto, Roni)

Sementara itu, Porprov 2026 juga menjadi atensi. Depok yang ditunjuk sebagai tuan rumah diharapkan tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu menggerakkan denyut ekonomi lokal. Sektor UMKM, perhotelan, hingga pariwisata diprediksi akan ikut terangkat dari gaung perhelatan olahraga terbesar di Jawa Barat itu.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pula catatan kritis. Komisi D mencermati adanya penurunan anggaran di beberapa OPD. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) misalnya, mengalami penyesuaian pagu yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program yang ada. Di sisi lain, Bagian Kesra juga mengalami pemangkasan signifikan: insentif pembimbing rohani berkurang dari 2.000 menjadi hanya 1.000 penerima manfaat.

“Pengawasan kami bukan semata soal anggaran besar atau kecil, melainkan bagaimana penggunaan dana bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” lanjut Siswanto.

Rapat yang berlangsung hangat ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, mulai dari Kepala Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker, DP3AP2KB, Diporiwiyata, KONI, KORMI, Bagian Kesra, hingga pimpinan RSUD dan BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan Cabang Depok.

Dengan pengawalan ketat dari Komisi D, harapannya RSSG benar-benar menjadi tonggak pendidikan gratis di Depok, sementara Porprov 2026 menjelma sebagai panggung kebanggaan kota. Keduanya tidak hanya menjadi program, tetapi juga cermin seberapa efektif Depok mengelola anggaran untuk kesejahteraan warganya. (RN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *