DEPOK | Star7Tv – Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, menegaskan bahwa perubahan di Kota Depok tidak bisa diukur hanya dalam hitungan 100 hari atau satu tahun, terutama terkait persoalan fisik seperti banjir dan kemacetan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Namun di sisi lain, perubahan sosial dan tata kelola, khususnya di bidang kebudayaan, mulai menunjukkan arah yang lebih terstruktur.
“Kalau bicara fisik, seperti banjir atau kemacetan, itu perlu waktu. Tidak bisa dinilai hanya satu tahun atau 100 hari. Tapi perubahan sosial, termasuk penataan kebudayaan, itu sudah mulai berjalan,” ujar Nuroji, pada acara bukber di kediaman Wali kota Depok, Jumat, (27/2).
Sementara itu, Nuroji menyampaikan salah satu langkah strategis yang kini tengah disiapkan adalah penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Ia menjelaskan, istilah Dewan Kesenian kini telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan berubah menjadi Dewan Kebudayaan.
Dalam proses penyusunan PPKD, pemerintah kota melalui dinas terkait bekerja sama dengan Dewan Kebudayaan, tokoh adat, tokoh seni, serta berbagai lembaga kebudayaan. Data yang dihimpun meliputi sanggar-sanggar seni, pelaku seni, jumlah sumber daya kebudayaan, hingga inventarisasi situs sejarah dan kesenian yang masih berkembang, terancam punah, maupun yang sudah punah.
“Semua harus didata. Sanggar ada di mana, siapa pimpinannya, kesenian apa saja yang ada di Depok, mana yang hampir punah, mana yang masih maju. Termasuk jumlah pelaku seninya. Itu semua masuk dalam PPKD,” jelasnya.
Nantinya, dokumen PPKD dari Depok akan dilaporkan ke tingkat provinsi untuk disusun menjadi PPKD Provinsi, sebelum akhirnya menjadi bagian dari big data kebudayaan nasional. Dari sana, pemerintah pusat akan melakukan seleksi dan menentukan kebudayaan daerah mana yang akan diprioritaskan untuk dimajukan secara strategis.
“Tidak semua kebudayaan daerah akan disupport sekaligus. Akan ada seleksi di tingkat provinsi hingga nasional. Dari situ disusun strategi kebudayaan nasional. Karena untuk memajukan kebudayaan, perlu strategi yang berbasis data dari daerah,” tegas Nuroji.
Selain itu, Nuroji juga menyinggung optimalisasi fungsi Taman Musik Depok sebagai salah satu aset budaya kota. Menurutnya, lokasi tersebut merupakan peninggalan yang perlu dimaksimalkan pemanfaatannya, baik sebagai ruang pertunjukan seni maupun sebagai pusat aktivitas Dewan Kebudayaan.
Namun ia mengakui, sejumlah kendala teknis masih menjadi tantangan, mulai dari desain panggung yang kurang representatif, area parkir terbatas, hingga persoalan fasilitas bangunan yang perlu renovasi.
“Kalau mau dimanfaatkan untuk pertunjukan seni, tentu perlu penyesuaian. Panggungnya kecil, parkir terbatas, dan kondisi bangunan perlu perbaikan. Tapi sayang kalau tidak dimaksimalkan,” ujarnya.
Ia berharap ke depan pemerintah kota dapat memberikan dukungan fasilitas yang memadai bagi Dewan Kebudayaan agar dapat menjalankan fungsi strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam memajukan kebudayaan daerah.
“PPKD ini menjadi dasar penting. Kalau datanya kuat, strateginya jelas, maka kebudayaan Depok bisa punya posisi dalam peta kebudayaan nasional,” pungkas Nuroji. (RN)
＼ Get the latest news ／
