DEPOK | Star7Tv – Praktisi hukum dan aktivis Pers Indonesia, Julianta Sembiring, melontarkan kritik pedas atas dugaan plesiran pejabat RSUD ASA saat jam dinas. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya memalukan, tetapi juga memperlihatkan betapa mandulnya ketegasan pimpinan rumah sakit dalam menegakkan disiplin.
Menurut Julianta, pejabat dan ASN sudah menerima gaji dari uang rakyat, sehingga meninggalkan tugas untuk bersenang-senang adalah bentuk pelecehan terhadap kepercayaan publik.
“Rumah sakit itu bukan tempat main-main. Kalau pejabatnya malah plesiran saat jam kerja, itu jelas penghianatan terhadap tugas. Dan yang lebih parah, pimpinan membiarkannya,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).
Ia menyebut perilaku meninggalkan kantor sebelum jam dinas selesai sebagai pelanggaran berat yang sejalan dengan konsep korupsi waktu. Bahkan menurutnya, tindakan ini sudah cukup untuk dijadikan dasar penjatuhan sanksi, jika saja pimpinan tidak tutup mata.
“Pekerjaan terbengkalai, pelayanan kacau, rekan kerja terbebani. Tapi pimpinannya justru tidak berani mengambil langkah. Lalu apa gunanya jabatan kalau tidak bisa menegakkan aturan?” sindirnya.
Julianta juga menegaskan bahwa absennya pejabat di rumah sakit berpotensi menimbulkan miskomunikasi, mandeknya keputusan penting, hingga terganggunya pelayanan yang terkait langsung dengan nyawa manusia.
“Ini rumah sakit, bukan kantor biasa. Ketidakhadiran satu pejabat saja sudah bisa mengacaukan koordinasi. Kalau pelayanan terganggu, siapa yang menanggung akibatnya? Masyarakat!” katanya.
Ia menambahkan bahwa aturan disiplin ASN sudah sangat jelas, dan tidak ada alasan bagi pimpinan RSUD ASA untuk ragu menjatuhkan sanksi.
“Kalau tidak mampu bekerja profesional, silakan minggir. ASN digaji dari pajak rakyat, bukan untuk dipakai plesiran seenaknya,” ujarnya.
Julianta mendesak evaluasi total terhadap pejabat yang diduga melanggar, dan menuntut pimpinan RSUD ASA berhenti bersikap lembek.
“Ketegasan itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau pimpinan terus mandul, pelanggaran akan berulang dan masyarakat yang menanggung kerusakan sistemnya,” tutupnya. (RN)
