DEPOK | Star7Tv – Upaya pembangunan sekolah negeri, khususnya di wilayah Tapos, ditanggapi Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, Ia menegaskan bahwa aspirasi warga harus menjadi kompas utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikan saat kegiatan Sosialisasi Komunikasi (Soskom) yang digelar di RT 03 RW 12, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Sabtu (1/11).
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, warga bersama tokoh masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pengelolaan sampah berbasis RW, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga transparansi penggunaan Dana RW.
Tak hanya itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga menjadi perhatian. Banyak warga mengaku belum menerima sertifikat tanah meski telah lama mengajukan.
“Semua masukan dari masyarakat akan kami catat dan tindak lanjuti bersama pemerintah kota. Aspirasi warga adalah arah pembangunan Depok ke depan,” ujar Hamzah.
Selain menampung keluhan, Hamzah juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Depok, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk properti di bawah Rp200 juta, pembangunan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di setiap kelurahan, serta pemberdayaan UMKM untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Namun, perhatian utama warga Tapos tertuju pada kebutuhan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah mereka. Hingga kini, lulusan SD di Kelurahan Tapos masih harus bersekolah ke luar daerah seperti Cimpaeun atau Sukamaju Baru. Kondisi ini dinilai memberatkan orang tua dari segi jarak maupun biaya transportasi.
Menanggapi hal itu, Hamzah menegaskan DPRD akan memperjuangkan pendirian SMPN di Tapos sebagai prioritas pendidikan.
“Pembangunan SMP negeri di Tapos sudah sangat mendesak. Kami akan mendorong agar Pemkot segera melakukan kajian lokasi dan anggaran. Ini soal pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Depok,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dari upaya menjadikan Depok sebagai kota layak anak dan berkeadilan. Hamzah berharap aspirasi warga Tapos masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang.
Kegiatan soskom ini, lanjut Hamzah, menjadi wadah penting bagi warga dan wakil rakyat untuk berdialog secara terbuka dan setara. Ia juga mendorong agar pola komunikasi langsung seperti ini diperluas ke seluruh wilayah Depok, sehingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar berangkat dari suara masyarakat di akar rumput. (RN)
