DEPOK | Star7Tv – Upaya Pemkot Depok dalam mendorong tumbuh kembang dan perlindungan anak, Wali Kota Depok, Supian Suri Depok kembali menciptakan sistem perlindungan hak-hak anak melalui pengukuhan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Depok periode 2025–2030. Acara berlangsung di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Kamis (9/10/2025)
Sebagai informasi, acara turut dihadiri unsur Forkopimda serta perwakilan OPD terkait. Dalam sambutannya, Wali Kota Depok menyebut pengukuhan KPAD bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata mewujudkan Depok sebagai kota yang peduli terhadap perlindungan anak.
“Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menambah keyakinan bahwa Depok adalah kota yang aware dan melindungi hak-hak anak. Pelantikan Komisioner KPAD ini menjadi salah satu wujud impian kita,” ujarnya.
Dalam pelantikan yang meyakini suksesnya program, Ia juga mengapresiasi para komisioner yang baru dilantik dan menegaskan bahwa tugas mereka bukan hal yang ringan.
Menurutnya, perlindungan anak memerlukan komitmen, empati, dan ketangguhan mental karena banyak faktor yang memengaruhi persoalan kekerasan terhadap anak di lapangan. “Ini kerja yang butuh kemauan kuat untuk hadir dan melindungi anak-anak kita,” kata Wali Kota.
Sementara itu, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA). Kehadiran KPAD diharapkan dapat memperkuat upaya tersebut. “Kami ingin kerja-kerja perlindungan anak ini semakin maksimal, karena anak-anak adalah investasi masa depan,” tambahnya.
Supian Suri juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak di Depok, mulai dari tingginya angka perceraian hingga fenomena fatherless yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Ia berharap KPAD dapat hadir sebagai garda depan dalam memberikan perlindungan dan solusi. “Tantangan ini harus menjadi motivasi untuk terus berbuat kebaikan, khususnya bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Depok terus memperkuat program pendidikan dan kesejahteraan anak. Tahun depan, pemerintah berencana membangun Rumah Kreatif untuk Anak Istimewa di bekas SDN Pondok Cina 1, merintis sekolah swasta gratis, serta menyiapkan kebijakan pendidikan anak usia dini tanpa biaya. “Kami ingin memastikan tidak ada anak Depok yang terhalang bersekolah hanya karena alasan ekonomi,” tegasnya.
Mengenai kebijakan pendidikan, Wali Kota juga menyoroti peran Posyandu sebagai wadah pemenuhan hak anak, termasuk akses terhadap rumah layak huni, lingkungan bersih, dan taman bermain. Ia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan Kota Depok yang ramah anak. “Kehadiran KPAD menyempurnakan ikhtiar kita agar pemerintah benar-benar hadir melindungi hak-hak anak Depok,” harapnya. (RN)
