DEPOK | Star7Tv – Aspirasi masyarakat kembali mengemuka saat Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menggelar reses di Jl. Parung Poncol RT 005 RW 002 No. 63, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, (4/10).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti tiga hal utama antara lain, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan minimnya kesempatan kerja di wilayah mereka.
“Kami sering kesulitan saat berobat, antreannya panjang. Untuk sekolah juga masih banyak kendala, apalagi soal biaya. Belum lagi masalah pekerjaan, di proyek-proyek justru banyak pekerja dari luar Depok,” ungkap salah seorang warga.
Menanggapi hal itu, Siswanto menegaskan komitmennya untuk membawa keluhan warga ke Pemkot Depok agar ditindaklanjuti. “Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja harus menjadi prioritas. Ini kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, ia berjanji mendorong peningkatan fasilitas di RSUD, termasuk penambahan tempat tidur dan kamar pasien. “Kalau antrean tidak bisa dihilangkan, setidaknya harus dikurangi. Kita akan dorong agar RSUD menambah kapasitas jika memang dibutuhkan,” ujarnya.
Untuk pendidikan, warga berharap adanya dukungan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Depok Sejahtera (KDS). Siswanto juga menyoroti pentingnya kolaborasi sekolah swasta melalui program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). “Dengan MoU antar sekolah swasta, siswa bisa tertampung sambil menunggu realisasi pembangunan SMP negeri di wilayah ini,” jelasnya.
Sementara terkait pekerjaan, warga mengeluhkan dominasi tenaga kerja luar daerah di proyek-proyek pembangunan. Menurut Siswanto, kondisi ini harus segera diubah. “Depok punya banyak tenaga terampil. Kalau ada pengembang besar seperti Agung Podomoro membangun, jangan bawa tukang dari luar. Kita punya asosiasi pekerja lokal yang siap bekerja,” tegasnya.
Ia juga mendorong pembentukan wadah resmi tenaga kerja lokal yang nantinya mendapat pelatihan tambahan dan difasilitasi bekerja secara bergilir. Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat Depok serta membantu mengurangi angka pengangguran.
“Meski regulasinya belum ada, pemerintah tetap bisa memprioritaskan warga Depok lewat asosiasi pekerja. Dengan cara ini distribusi tenaga kerja lebih adil, dan keluarganya ikut terbantu,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Siswanto menegaskan bahwa aspirasi warga Duren Mekar akan terus dikawal. “Pelayanan publik harus meningkat, akses pendidikan diperluas, dan kesempatan kerja dibuka lebih lebar. Intinya, masyarakat Depok harus jadi tuan rumah di kotanya sendiri,” pungkasnya. (RN)
