JAKARTA | Star7Tv – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan menolak wacana penyaluran MBG dalam bentuk uang tunai, meski sebagian anggota DPR mendorong opsi tersebut.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan skema MBG yang berjalan saat ini merupakan rancangan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. “Program ini memang dirancang untuk intervensi gizi anak, bukan untuk dikonversi menjadi uang,” kata Dadan di kantornya, dilansir IDNN, (22/9).
Menurutnya, pemberian uang tunai rawan disalahgunakan. Ia mencontohkan kasus di Sumatera Utara, ketika bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) justru dipakai orang tua untuk kebutuhan lain, bukan biaya sekolah. “Kalau soal uang tunai, itu sudah ada BLT dari Kementerian Sosial. MBG harus berbeda,” ujarnya.
Dadan juga menegaskan bahwa MBG dirancang untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal melalui Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Satu SPPG, kata dia, rata-rata membutuhkan lima ton beras per hari yang diserap dari petani. “Setiap bulan, satu SPPG butuh 5 ton beras setara 10 ton gabah kering giling. Artinya sekitar dua hektar lahan panen. Ini menjaga permintaan petani sekaligus ketahanan pangan lokal,” jelasnya.
Namun, kritik tetap muncul dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai penyajian makanan dalam jumlah besar rawan terkontaminasi dan tidak sesuai dengan selera makan siswa. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pola baru.
“Bahkan, bisa saja uangnya langsung diberikan kepada orang tua murid. Dengan begitu, mereka bisa menyiapkan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles di Parlemen, Jumat (19/9).
Dengan BGN yang bersikeras mempertahankan skema awal dan DPR yang menuntut opsi baru, perdebatan soal masa depan program MBG tampaknya masih jauh dari kata selesai. (RN)
