DEPOK | Star7tv.com – DPRD Kota Depok tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dengan melibatkan 58 stakeholder dari berbagai unsur masyarakat. Proses ini digarap serius oleh Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD, guna memastikan seluruh program pembangunan benar-benar selaras dengan visi dan misi Wali Kota Depok yang pernah dijanjikan kepada warga saat masa kampanye.
Wakil Ketua Pansus RPJMD DPRD Depok, Edi Masturo, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal. Lebih dari itu, kata Edi, RPJMD harus menjadi alat untuk merealisasikan janji politik kepala daerah kepada masyarakat.
“Dokumen RPJMD ini bukan hanya tumpukan kertas. Ini harus jadi alat kontrol untuk mengukur sejauh mana janji Wali Kota dipenuhi. DPRD punya peran penting untuk mengawal implementasinya,” tegas Edi Masturo, usai ikuti RDP, di DPRD, Selasa (30/7/2025).
Edi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra dan anggota Komisi A DPRD Depok menuturkan, pelibatan stakeholder dilakukan agar perencanaan pembangunan bersifat partisipatif dan menyerap kebutuhan nyata warga.
“Kami libatkan sekitar 58 stakeholder yang terdiri dari kelompok masyarakat, pelaku usaha, pemuda, dan berbagai unsur lainnya. Salah satu aspirasi yang mencuat adalah dorongan agar kuota beasiswa untuk mahasiswa ditambah,” jelasnya.
Meski demikian, Edi menekankan bahwa setiap masukan tetap harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, semua usulan harus melalui proses kajian agar program pembangunan tetap realistis dan efektif.
“Semua aspirasi kami tampung, tapi tidak semua bisa langsung direalisasikan. Harus ada skala prioritas, efisiensi, dan perhitungan anggaran yang matang,” imbuhnya.
Salah satu isu krusial yang juga menjadi perhatian dalam RPJMD adalah pengelolaan sampah. Edi menyebut, karena program ini sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), maka perlu dukungan penuh, termasuk dari sisi penyediaan lahan.
“Pengelolaan sampah sudah menjadi PSN. Kami mendorong agar lahan pengelolaan ditambah, agar persoalan ini bisa segera ditangani dengan serius dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Edi menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD akan sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaan serta pengawasan. DPRD, kata dia, berkomitmen untuk memastikan RPJMD bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi arah pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (RN)
