DEPOK | Star7TV.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai mempertimbangkan langkah tegas untuk mengambil alih sepenuhnya pengelolaan proyek Metro Starter dari pihak swasta. Wacana ini mengemuka setelah pengembang dinilai gagal menunaikan sejumlah kewajiban, termasuk pembangunan terminal dan kontribusi tahunan.
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, S.T., M.A.P., menegaskan bahwa tidak adanya progres nyata membuat keberlanjutan kerja sama tersebut patut dievaluasi total. Bahkan, menurutnya, secara hukum, dasar untuk melanjutkan proyek itu sudah tidak lagi kuat.
“Kalau pengembang sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya, lebih baik dihentikan saja dan dikembalikan ke Pemkot. Kontribusi tahunan juga sudah tidak relevan jika kerja sama tidak dijalankan sesuai kesepakatan,” ujarnya saat terkonfirmasi, Selasa (22/7).
Mengenai mangkraknya progres pembangunan oleh pengembang Andyka Investa, Ade menyampaikan bahwa saat ini Pemkot tengah mengkaji berbagai skema untuk melanjutkan proyek Metro Starter. Salah satu opsi adalah menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau menjalin kerja sama baru dengan pihak ketiga yang lebih kredibel. Namun, keputusan final masih menunggu hasil evaluasi dan persetujuan DPRD.
“Jika akhirnya dikerjakan melalui kerja sama baru di luar APBD, pelaksanaannya kemungkinan baru bisa dimulai pada tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ade juga menyoroti janji-janji pengembang dalam kontrak sebelumnya, seperti pembangunan tahap dua kawasan dan fasilitas umum, yang hingga kini tidak terealisasi. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mempertimbangkan pengakhiran kerja sama.
“Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat sudah benar-benar merasakan manfaat dari kerja sama itu? Kalau belum, tentu evaluasi menyeluruh sangat diperlukan,” tegasnya.
Selain itu, Ade juga fokus dalam rencana perubahan anggaran 2025 selain proyek Metro Starter, DPRD dan Pemkot Depok kini tengah memprioritaskan penyusunan Rencana Anggaran Perubahan 2025. Dua fokus utama adalah penanganan kemacetan dan pengadaan lahan untuk mendukung program strategis nasional.
Legislator PKS sekaligus Ketua DPRD, Ade mengungkapkan terkait pembangunan infrastruktur, bahwa Pemkot berencana membangun jalan alternatif di sekitar Jalan Raya Sawangan, mengingat status jalan tersebut sebagai jalan nasional membuat pelebarannya sulit dilakukan. Jalur alternatif akan dibuat melalui Jalan Pemuda sebagai solusi mengurai kemacetan.
“Ini bagian dari upaya rekayasa lalu lintas agar mobilitas warga lebih lancar,” ucapnya.
Sementara itu, pengadaan lahan tambahan seluas lima hektare juga sedang disiapkan sebagai syarat keterlibatan Kota Depok dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat.
Ia juga sempat menanggapi isu aset strategis yang harus dijaga disisi lain, DPRD Depok juga menaruh perhatian pada pentingnya pengamanan aset strategis milik pemerintah, termasuk jalur hijau dan aset milik BUMN seperti milik Pertamina Gas.
“Kepemilikan aset harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga. Kalau itu milik Pertamina, mereka harus proaktif agar tidak terjadi pendudukan ilegal,” pungkas Ade. (RN)
