DEPOK |Star7Tv – Legislator partai Gerindra selaku anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Fraksi, Edi Masturo, menegaskan bahwa isu pembatalan pembangunan Masjid Agung Kota Depok adalah tidak benar. Pemerintah Kota Depok, melalui Wali kota, Supian Suri menjelaskan bahwa pembangunan tidak dibatalkan proyek, melainkan memindahkan lokasinya ke tempat yang lebih tepat, strategis, dan maslahat bagi masyarakat.
“Wali Kota tidak membatalkan pembangunan Masjid Agung. Hanya memindahkan lokasi ke kawasan yang lebih sesuai agar manfaatnya lebih besar dan tidak menimbulkan persoalan baru seperti kemacetan,” tegas Edi Masturo, dikutip Sketsa, Sabtu (1/11).
Edi juga menjelaskan, pemindahan lokasi ke kawasan Jalan Juanda dilakukan berdasarkan kajian tata ruang, keselamatan, serta kemaslahatan publik. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kemanfaatan (maslahah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah).
“Keputusan Wali Kota adalah bentuk kebijakan yang Islami, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Tidak ada unsur pembatalan, apalagi pengabaian terhadap pembangunan tempat ibadah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa lahan eks SDN Pondok Cina (Pocin) 1 akan dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah inklusi, yaitu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang selama ini kurang mendapatkan fasilitas memadai.
“Ini bagian dari kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial. Islam mengajarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap semua anak, tanpa terkecuali,” ujarnya. “Pemerintah ingin memastikan bahwa Depok menjadi kota yang ramah, bukan hanya bagi umat beragama, tapi juga bagi anak-anak berkebutuhan khusus.”
Edi menegaskan, pembangunan sektor keagamaan tetap menjadi prioritas. Bahkan, dalam rancangan sekolah inklusi tersebut, pemerintah telah menyiapkan fasilitas ibadah yang representatif bagi warga sekitar, guru, dan peserta didik.
“Wali Kota Supian Suri tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan pendidikan dan spiritualitas warga. Semua dilakukan dengan perencanaan matang dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” tegasnya lagi.
Edi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu liar yang beredar di media sosial. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.
“Kita harus melihat kebijakan secara utuh. Pemerintah Kota Depok justru berupaya menata pembangunan agar berjalan selaras antara kepentingan ibadah dan kebutuhan pendidikan,” katanya.
Sebagai anggota DPRD, Edi memastikan bahwa Komisi A DPRD Kota Depok mendukung penuh kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan rakyat.
“Kami akan selalu berdiri di barisan yang mendukung pembangunan berkeadilan dan berpihak pada masyarakat. Depok harus tumbuh sebagai kota yang religius, maju, dan berkeadilan,” pungkasnya. (RN)
