Skandal Proyek Pemeliharaan KUA Banten: Aroma Korupsi Menguar, Kakanwil Cuci Tangan, Kabid Urais Berkilah di Balik Revisi Anggaran Tanpa SPK!
Banten, star7tv.com – Banten kembali diguncang badai skandal. Kali ini, pusarannya menghantam proyek pemeliharaan Kantor Urusan Agama (KUA), sebuah proyek yang seharusnya menjadi simbol pelayanan publik yang prima. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: aroma korupsi menguar, janji-janji manis menguap, dan hak-hak pekerja terabaikan. Ormas Badak Banten (BB) DPW Banten, dengan geram dan berapi-api, mendesak Kementerian Agama Wilayah Banten untuk segera menuntaskan pembayaran proyek pemeliharaan 12 titik KUA yang kini terbengkalai dan menjadi monumen ketidakadilan.
Proyek yang seharusnya menjadi oase bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan keagamaan ini, ironisnya, berubah menjadi ladang tanya yang tak berujung. Informasi yang berhasil dihimpun tim investigasi star7tv.com mengungkap fakta yang mencengangkan: proyek ini diduga kuat berjalan tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) resmi dari Kemenag bidang Urais. Sebuah pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat serius, yang mengindikasikan adanya praktik-praktik yang tidak transparan dan akuntabel.
H. Rukmanul Hatta, tokoh kharismatik Ormas Badak Banten, melihat proyek ini sebagai gunung es kejanggalan yang berpotensi melibatkan konspirasi internal yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa Ormas BB tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini.
“Kami datang ke Kanwil Kemenag bukan untuk mencari sensasi murahan, tapi untuk menuntut hak-hak para pelaksana proyek yang telah bekerja keras membanting tulang. Keterlambatan pembayaran ini bukan hanya sekadar masalah uang, tetapi sebuah tamparan keras bagi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” tegas Manul dengan nada bergetar usai audiensi yang berlangsung panas dengan Kakanwil, Kamis (30/10/2025).
“Manul menambahkan, dengan nada yang semakin meninggi, jika masalah ini terus berlarut-larut tanpa ada solusi yang konkret, Ormas BB siap membawa kasus ini ke meja hijau, menyeret para pelaku kejahatan korupsi ke hadapan hukum, termasuk melaporkannya ke Tipikor Polda Banten.
“Kami memberikan tenggat waktu yang sangat terbatas. Jika Kemenag Banten tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan bertanggung jawab, kami tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum. Negara ini tidak boleh membiarkan ketidakadilan merajalela dan menginjak-injak hak-hak rakyat kecil,” imbuhnya dengan sorot mata yang tajam.
Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, Dr. H. Amrullah, MS.I, justru terkesan menghindar dari tanggung jawab dan mengklaim tidak tahu-menahu soal proyek yang menjadi sorotan publik ini. Ia dengan entengnya melempar tanggung jawab kepada Kabid Urais, seolah-olah dirinya tidak memiliki kewenangan atau kontrol terhadap proyek yang berada di bawah naungannya.
“Saya tidak memiliki informasi mendalam mengenai proyek ini. Silakan berkoordinasi dengan Kabid Urais, karena beliau yang lebih kompeten dan memiliki data yang lebih lengkap,” kilah Amrullah dengan nada defensif saat dikonfirmasi di ruang kerjanya yang megah.
Namun, Kabid Urais, Ucok, memberikan alasan yang berbeda, yang justru semakin menambah keruhnya suasana. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan revisi anggaran untuk menyelesaikan pembayaran, sebuah alasan yang terdengar klise dan tidak meyakinkan.
“Pasti akan kami selesaikan. Saat ini revisi anggaran sedang berjalan. Empat titik sudah dibayarkan, sisanya akan segera menyusul secepatnya,” jelas Ucok singkat, tanpa memberikan rincian yang jelas mengenai kapan pembayaran akan direalisasikan.
Sayangnya, pertemuan yang diharapkan dapat menjadi titik terang dalam kasus ini justru berakhir tanpa ada solusi yang konkret. Tidak ada kepastian yang jelas mengenai kapan pembayaran proyek akan direalisasikan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan pelaksana proyek dan masyarakat Banten.
Ormas Badak Banten menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sampai ke akar-akarnya. Mereka bahkan siap membawa kasus ini ke pengadilan, mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan.
Di tengah kabut ketidakpastian yang semakin pekat dan aroma korupsi yang semakin menyengat, akankah keadilan mampu ditegakkan di tanah Banten? Masyarakat Banten menanti jawaban dengan penuh harap, sementara Ormas Badak Banten siap menjadi garda terdepan dalam mengungkap kebenaran dan memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. “Kami tidak akan mundur selangkah pun. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kehormatan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” pungkas Manul dengan nada membara, siap memimpin pertempuran melawan ketidakadilan.
adi kurniawan.
