DEPOK – Star7Tv – Fraksi Amanat Pembangunan Solidaritas Nasional (F-APSN) DPRD Kota Depok menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam sidang paripurna yang digelar, F-APSN memberikan apresiasi atas kenaikan pendapatan daerah, namun juga menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran demi optimalisasi program strategis.
Hal tersebut disampaikan Legislator Partai PSI yang tergabung dalam F-APSN saat penyampaian pandangan umum Fraksi, ia menyebut pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2025 diproyeksikan naik menjadi Rp4,55 triliun, atau bertambah Rp226,6 miliar dari rencana awal.
“Peningkatan ini tidak lepas dari optimalisasi PAD, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak restoran. Digitalisasi pajak perlu terus diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujar Binton, saat penyampaian pandangan Fraksi di rapat Paripuna DPRD, Selasa, (12/7).
Binton juga menambahkan, FAPSN juga mencatat realisasi luar biasa PAD dari PBB-P2 yang telah mencapai 180,7% dari target triwulan II. Fraksi mendorong agar surplus pendapatan ini digunakan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang masih tertunda.
Sementara itu, total belanja daerah dalam APBD Perubahan disepakati meningkat menjadi Rp4,64 triliun, atau naik sekitar Rp104,15 miliar. FAPSN menilai pergeseran anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan penanggulangan kemiskinan sudah tepat, namun menyoroti serapan belanja yang hingga akhir Juli 2025 baru mencapai 39,96%.
“Perlu percepatan penyerapan anggaran pada triwulan akhir. Fokus kami pada revitalisasi transportasi umum, pengelolaan sampah terpadu, penanggulangan banjir, revitalisasi permukiman kumuh, pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah, serta pengembangan urban farming berbasis komunitas,” tegas Binton.
Di sisi pembiayaan, Binton juga menerangkan, F-APSN mencatat adanya penurunan penerimaan dari SILPA 2024 menjadi Rp224,4 miliar, dari proyeksi awal Rp298,89 miliar. Meski begitu, fraksi menilai defisit masih dalam batas aman dan meminta agar Silpa dimanfaatkan secara produktif.
Dalam penyampaian pandangan F-ASPN, Binton berharap, Pandangan umum ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Depok dalam pembahasan lanjutan APBD Perubahan 2025. “Kami ingin anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga,” tutup Binton. (RN)
