Makassar, Star7 TV ,19/7/2025– Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Takalar mengaku keberatan dengan pelaksanaan dua kegiatan pelatihan yang digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) pada Jumat hingga Minggu, 18-20 Juli 2025, yang dilaksanakan di dua hotel berbeda di Kota Makassar, yakni Hotel Mercure dan Hotel Almadera.
Kegiatan tersebut masing-masing bertajuk pelatihan digitalisasi desa dan pelatihan aplikasi Siskeudes Online versi 2.0.7. Para kepala desa mengungkapkan, mereka dipatok dana Rp 5 juta per kegiatan, sehingga total anggaran yang diminta mencapai Rp 10 juta per desa. Dana itu, menurut mereka, dibebankan ke anggaran Dana Desa.
“Semua desa di Takalar, anggarannya Rp 5 juta per pelatihan. Total Rp 10 juta. Tapi kegiatan ini tidak dibahas dalam Musdes,” kata sejumlah kepala desa yang enggan disebutkan namanya, “dikutip dari Rakyat Sulsel, 18/7/2025.
Para kades tersebut mengaku kegiatan itu tidak pernah melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan dinilai tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024. Dalam aturan itu disebutkan bahwa fokus Dana Desa 2025 adalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan desa terhadap perubahan iklim.
“PPDI semua yang laksanakan, kami hanya diminta setor anggaran. Tapi tidak jelas manfaat dan dasar hukumnya. Ini seperti dipaksakan,” ucap salah seorang kepala desa yang merasa terbebani.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PPDI maupun Dinas PMD Takalar belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pemaksaan dan penggunaan Dana Desa tanpa landasan musyawarah tersebut.
Reporter”,(Kul indah)
