DEPOK | Star7Tv – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ade Ibrahim, S.Pd.I, menggelar kegiatan sosialisasi tugas, fungsi, dan wewenang anggota DPRD pada masa sidang 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Areman RT 08 RW 07, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Minggu (8/3).
Acara yang dihadiri warga setempat ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi kebijakan sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.
Dalam sambutannya, Ade Ibrahim menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban anggota DPRD dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi.
“Selain menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana memperkuat hubungan dengan masyarakat. Silaturahmi seperti ini tentu membawa banyak manfaat, bahkan bisa membuka pintu rezeki bagi kita semua,” ujar Ade di hadapan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyinggung isu yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat terkait perubahan status keaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan terkait BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) gratis bukan merupakan kebijakan Pemerintah Kota Depok, melainkan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Ibu bapak perlu memahami bahwa kebijakan BPJS PBI gratis bukan berasal dari pemerintah kota, tetapi dari Kementerian Sosial. Jadi mekanismenya memang ditentukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Ade memastikan pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak.
Menurutnya, untuk kondisi tertentu yang bersifat darurat seperti penyakit jantung atau kondisi medis serius lainnya, pemerintah tetap memiliki skema penanganan agar masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua kategori kepesertaan bagi pengguna KIS, yakni peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebagian proses pendataannya juga melibatkan pemerintah daerah.
Selain membahas sektor kesehatan, Ade Ibrahim turut menjelaskan perkembangan kebijakan di bidang pendidikan di Kota Depok. Ia menyoroti program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digagas Pemerintah Kota Depok sebagai solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurutnya, program tersebut hadir untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Setiap tahun jumlah siswa yang ingin masuk sekolah negeri sangat banyak. Dari sekitar sebelas ribu pendaftar, tentu tidak semuanya bisa tertampung. Karena itu pemerintah menghadirkan program RSSG agar anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan secara layak,” katanya.
Ade pun mengimbau para orang tua untuk memanfaatkan program tersebut apabila anak mereka belum berhasil masuk ke sekolah negeri.
“Saya berharap warga yang anaknya belum diterima di sekolah negeri dapat memanfaatkan program RSSG ini sebagai alternatif pendidikan,” tambahnya.
Dalam sesi dialog bersama warga, Ade Ibrahim yang juga bertugas di Komisi D DPRD Depok turut menyinggung sektor kepemudaan dan olahraga. Ia menyampaikan bahwa Kota Depok akan menjadi tuan rumah sejumlah cabang olahraga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov) mendatang.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi kebanggaan sekaligus peluang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi mendukung perkembangan olahraga daerah.
“Kota Depok nantinya akan menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga di Porprov. Saya berharap masyarakat juga ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan agar ajang ini berjalan sukses,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam pembinaan olahraga terdapat dua organisasi utama yang berperan, yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang membina olahraga prestasi, serta Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) yang fokus pada olahraga masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Ade Ibrahim berharap masyarakat semakin memahami peran DPRD serta berbagai kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara wakil rakyat dan warga dalam membangun Kota Depok yang lebih maju. (RN)







