DEPOK | Star7Tv – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menegaskan sikap aktifnya dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun 2026. Mereka menyampaikan apresiasi atas disetujuinya APBD tersebut, namun sekaligus menyoroti tantangan besar yang melatarbelakangi panjangnya proses pembahasan.
Ketua Fraksi PKB, Siswanto, menekankan bahwa dinamika pembahasan APBD tidak disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan politik, melainkan oleh penyesuaian besar terhadap kebijakan fiskal nasional. Instruksi Presiden mengenai efisiensi hingga 50 persen memaksa pemerintah daerah dan DPRD melakukan penyesuaian mendalam pada struktur belanja dan prioritas kegiatan.
“Pembahasan ini panjang karena kita melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap kebijakan efisiensi nasional dan pengurangan TKD. Ini perubahan besar yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah,” tegasnya, (27/11).
Selain efisiensi belanja, Fraksi PKB juga menyoroti pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp400 miliar. Kondisi ini membuat proses penyelarasan anggaran berjalan lebih ketat dan teknis.
Meski demikian, PKB mengapresiasi kinerja TAPD dan Banggar DPRD yang dinilai bekerja keras memastikan APBD 2026 tersusun dengan baik. Salah satu hasil yang dinilai penting adalah tercapainya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar nol. PKB menilai capaian tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang cermat dan penuh kehati-hatian.
Namun, PKB menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan anggaran bukan akhir dari pekerjaan. Mereka menuntut agar pengawasan terhadap realisasi APBD 2026 dilakukan secara ketat, terukur, dan berkelanjutan.
“Setelah APBD disahkan, pekerjaan kita justru semakin besar. Kita harus memastikan seluruh anggaran direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat,” ujar Ketua Fraksi.
Salah satu pos yang mendapat perhatian PKB adalah penyertaan modal senilai Rp10 miliar untuk PT Tirta Asasta (PDAM) Depok. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding pos belanja lainnya, PKB menegaskan bahwa setiap dana publik wajib diawasi secara detail.
“Tidak ada anggaran yang boleh luput dari pengawasan. Baik besar maupun kecil, semuanya harus jelas manfaatnya,” tegasnya.
PKB juga mengingatkan kembali pesan Wakil Wali Kota Depok yang menitikberatkan pentingnya pemanfaatan anggaran secara optimal. Menurut PKB, tidak boleh ada dana APBD yang dibiarkan tidak terserap atau tidak menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah harus kembali kepada warga. Ini prinsip dasar dan kami berkomitmen mengawalnya,” ucapnya.
Fraksi PKB menutup pernyataannya dengan memastikan akan mengawasi pelaksanaan APBD 2026 secara menyeluruh dan aktif. Pengawasan tersebut dilakukan demi memastikan pembangunan berjalan efektif dan tagline perubahan Kota Depok terwujud nyata.
“Kami akan mengawal seluruh anggaran secara detail dan terukur. Tidak boleh ada anggaran yang terbuang sia-sia. Pembangunan harus dirasakan warga, bukan hanya tertulis di dokumen,” tutupnya.
Dengan pengesahan APBD 2026, PKB berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal, memberi dampak nyata, dan memperkuat agenda perubahan yang menjadi komitmen Pemerintah Kota Depok. (RN)
