DEPOK |Star7Tv – Legislator partai Gerindra, Edi Masturo, menyampaikan terkait penundaan Sidang Paripurna DPRD Kota Depok soal pengesahan RAPBD 2026 kembali mencuri perhatian publik. Namun, anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Fraksi Gerindra memastikan bahwa perubahan jadwal tersebut sama sekali tidak memengaruhi substansi kebijakan anggaran maupun komitmen pemerintah daerah terhadap visi Wali Kota Depok.
Menanggapi penundaan Paripurna, Edi menegaskan bahwa RAPBD 2026 tetap disusun untuk mendukung program prioritas pemerintah kota, terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Sebagai informasi penting, penjadwalan Ulang Murni Demi Penguatan Internal
Perubahan jadwal dari Senin, 24 November 2025 menjadi Kamis, 27 November 2025, dipastikan bukan karena tekanan politik ataupun polemik.
“RAPBD 2026 tetap mendukung visi Wali Kota. Penundaan paripurna bukan persoalan politik, melainkan langkah internal untuk memperkuat soliditas sebelum keputusan penting ditetapkan,” ungkap Edi.
Ia menjelaskan, salah satu alasan utama penundaan adalah menunggu pelantikan Pergantian Antar waktu (PAW) dari Fraksi Golkar. Kehadiran anggota baru ini dianggap penting untuk memastikan seluruh fraksi memiliki keterwakilan lengkap saat pengambilan keputusan krusial. Keputusan Anggaran Harus Legitimate dan Representatif
Dengan formasi dewan yang lengkap, Edi menilai keputusan anggaran akan lebih kuat dan benar-benar mewakili seluruh elemen.
“Setiap fraksi harus dapat menjalankan fungsinya secara penuh. Dengan susunan dewan yang lengkap, keputusan anggaran menjadi lebih legitimate dan representatif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas internal dewan merupakan kunci untuk memastikan pembahasan RAPBD berjalan matang, terukur, dan fokus pada kepentingan masyarakat.
Dalam hal komitmen bersama untuk Depok lebih Maju, Edi menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dalam mengawal arah pembangunan. Program prioritas seperti peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemulihan ekonomi lokal tetap menjadi fokus RAPBD 2026.
“Soliditas dewan berdampak langsung pada kualitas kebijakan. Ketika dewan solid, pembangunan berjalan lebih cepat dan terarah,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra juga mengingatkan alasan penundaan, dalam sinergi menentukan masa depan Depok
dengan penjadwalan ulang paripurna, ia menilai DPRD berharap pengesahan RAPBD 2026 dapat berlangsung lebih stabil, transparan, dan visioner.
“Soliditas dewan hari ini menentukan kualitas Depok di masa depan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan anggaran menjadi langkah nyata menuju Depok yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” tutup Edi. (RN)
