DEPOK | Star7Tv – Upaya Legislatif DPRD Depok penuhi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan indeks perekonomian Kota Depok, menjadi alasan utama pentingnya percepatan pembangunan Flyover Margonda. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo, dalam rapat Badan Anggaran pada Selasa (18/11).
Edi menegaskan bahwa stagnasi pembangunan infrastruktur merupakan ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, stagnasi adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat biasanya di bawah 2 hingga 3 persen dan sering disertai tingginya angka pengangguran serta meningkatnya jumlah pekerja paruh waktu yang tidak diinginkan.
Di sisi lain, data terbaru dari BPS per 6 November 2025 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok tahun 2025 telah mencapai angka 84,04 atau meningkat 1,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Edi, momentum positif ini harus diimbangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
“Kalau infrastrukturnya stagnan, masalah klasik transportasi akan makin panjang dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga,” ujarnya.
Mengenai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Ketua Fraksi Gerindra minta proyek tidak lagi tertunda. Edi menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mendorong agar pembangunan Flyover Margonda tidak kembali mengalami penundaan. Pemerintah daerah, kata dia, harus bertindak cepat, terukur, dan memanfaatkan seluruh peluang pendanaan. “Kalau bicara kepentingan publik, tidak boleh ragu. Infrastruktur yang menyentuh mobilitas warga harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Flyover Margonda akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik ekonomi Depok sebagai kota penyangga strategis Jakarta. Karena itu, proyek ini harus diperlakukan sebagai langkah percepatan, bukan rutinitas pembangunan.
Tak hanya itu, perlunya terobosan dan kebijakan, lebih lanjut, Edi menilai bahwa Depok membutuhkan terobosan kebijakan untuk pembangunan berskala besar. Pola pembangunan yang konvensional, menurutnya, tidak lagi relevan jika kota ingin melesat maju.
“Pembangunan bukan hanya soal teknis, tapi juga keberanian politik untuk mengambil keputusan besar,” ujarnya.
Adapun Skema Pembiayaan dari Pinjaman Daerah, dalam prosesnya,
Edi membeberkan bahwa Pemerintah Kota Depok tengah menyusun timeline lengkap untuk mekanisme Pinjaman Daerah. Skema ini akan digunakan setelah penyelesaian Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang ditargetkan rampung pada April 2026.
Setelah FS-DED selesai, Pemkot harus mengajukan permohonan pinjaman ke tiga kementerian: Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing kementerian memiliki waktu maksimal 15 hari kerja untuk merespons setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Jika persetujuan prinsip sudah diterima, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan meninjau dokumen KAK dan DED. Setelah itu barulah Pemkot bisa memasuki tahap perjanjian pinjaman dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Skema pendanaan ini akan dimasukkan dalam RKPD 2027 atau perubahan RKPD 2026, bergantung pada cepat-lambatnya proses persetujuan kementerian dan finalisasi dokumen teknis.
“Inilah mengapa kami meminta pemerintah bergerak cepat. Timeline ini sangat ketat. Jika satu tahapan tersendat, pembangunan bisa kembali mundur,” jelas Edi.
Mendorong percepatan pendanaan, dengan cermat, Edi menegaskan Fraksi Gerindra mendukung penggunaan Pinjaman Daerah selama prosesnya memenuhi regulasi, memiliki dasar kajian ekonomi yang kuat, dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Belanja infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas publik, kata dia, layak diprioritaskan dan dapat didorong melalui skema pendanaan alternatif selama perencanaannya akuntabel dan terukur.
Sesuai visi misi Wali kota Depok Menuju Era modernisasi infrastruktur, di akhir pernyataannya, Edi Masturo menegaskan bahwa percepatan pembangunan Flyover Margonda merupakan langkah krusial untuk membawa Depok memasuki era modernisasi infrastruktur.
“Kita tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini. Kita sedang menyiapkan Depok masa depan kota yang lebih terkoneksi, lebih efisien, dan mampu bersaing di kawasan metropolitan. Depok harus bukan hanya tumbuh, tapi melesat maju,” tutupnya. (RN)
