JAKARTA | Star7Tv — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah (pemda) usai muncul ketegangan terkait kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta Pusat, Senin (3/11), Purbaya menegaskan dirinya tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan hanya ingin agar anggaran daerah segera dibelanjakan demi mempercepat laju ekonomi nasional.
“Saya bukannya sentimen sama daerah. Justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan seiring kebijakan pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” ujar Purbaya, dikutip CNN, (4/12).
Permintaan maaf itu muncul setelah sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan. Mereka memprotes kebijakan pemangkasan TKD yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah hingga mengganggu pembayaran gaji ASN.
Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan bahwa langkah efisiensi bukanlah bentuk pengabaian terhadap daerah. Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan uang negara berputar secara efektif dan tidak mengendap di kas pemerintah pusat maupun daerah.
“Waktu di pemerintah pusat, saya lihat banyak dana nganggur. Saya bilang ke kementerian, ‘program Anda apa? Habisin uangnya’. Kalau enggak dibelanjakan, ya uangnya percuma nganggur,” ujarnya dengan tegas.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 akan tetap berhati-hati, tanpa melakukan ekspansi berlebihan. Pemerintah, katanya, berkomitmen menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sambil memastikan setiap rupiah belanja negara memberi dampak nyata.
“Belum ada rencana menaikkan defisit di atas 3 persen. Fokus kami memastikan dana yang tersedia digunakan secara optimal,” tambahnya.
Selain itu, ia menargetkan penguatan sektor riil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang.
“Tahun depan kita dorong sektor riil agar kontribusinya makin besar untuk ekonomi nasional,” ucapnya.
Sebagai informasi, dalam APBN 2026, alokasi TKD turun menjadi Rp693 triliun dari Rp919,9 triliun pada 2025. Kendati berkurang, pemerintah menegaskan bahwa manfaat bagi masyarakat tidak akan berkurang, karena belanja program prioritas justru meningkat menjadi Rp1.377,9 triliun.
Purbaya pun menyadari tekanan yang dirasakan oleh daerah akibat kebijakan tersebut. Namun, ia memastikan evaluasi TKD akan dilakukan kembali setelah melihat kondisi ekonomi dan penerimaan negara tahun depan.
“Kalau ekonomi membaik, pendapatan pajak naik, dan kebocoran di kepabeanan berkurang, tentu bisa kita tambah lagi,” tutupnya optimistis.
