-->

Notification

×

Iklan

Iklan

PB HMI Gelap Ekpos Nasional menyoroti tata kelola energi, Migas dan Minerba.

Saturday | September 11, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-09-11T15:38:36Z
Star7tv.com  Jakarta – Langkah serius Pengurus Besar Himpunan  Mahasiswa Islam (PB HMI) dalam merespon persoalan Tata Kelola Energi, Migas dan Minerba Diseluruh pelosok negeri nampaknya mesti diacungi jempol, Melalui Bidang Pembangunan Energi, Migas dan minerba, organisasi Mahasiswa Islam terbesar dan tertua di indonesia ini menyelenggarakan kegiatan “Ekspose Nasional Persoalan tata kelola energi, migas dan minerba Indonesia” secara luring dan daring bertempat di Sekretariat PB HMI Jalan Sultan Agung No.25 A, Guntur, Setiabudi, RT.1/RW.1, RT.1/RW.1, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jum’at (10/09).

Ketua Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa mengatakan Kegiatan yang bersifat periodik tersebut bertujuan untuk menyerap masalah-masalah terkait tata kelola migas dan minerba seluruh daerah, Kemudian akan ditindak lanjuti dalam bentuk policy brief kepada instasi kementerian terkait dan institusi penegakan hukum untuk dapat ditindaklanjuti.
“Ekspose Nasional ini bersifat periodik, diselenggarakan setiap sebulan sekali, bertujuan untuk menyerap masalah-masalah terkait tata kelola migas dan minerba seluruh daerah, pasca ini kita dorong dalam bentuk Jadi policy brief yang akan kami sampaikan nanti kepada kementerian dan institusi terkait. Harapannya bahwa apa yang disampaikan oleh cabang-cabang melalui saduran data dan informasi yang masuk dalam data inventaris masalah, dapat ditindak lanjuti oleh pihak kementerian maupun institusi terkait”, Jelasnya

Dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disadur berdasarkan serapan kasus disejumlah daerah, Dalam Ekspose Nasional tata kelola energi, migas dan minerba pihaknya menyoroti berberapa aktivitas usaha pertambangan minerba dan migas antara lain PT. Petrochina, PT. KPC, PT. BIP, PT. Koobexindo, PT. Tiran Mineral, PT. Adhi Kartiko Pratama serta Aktivitas Reklamasi bibir pantai Wakatobi

“Untuk sesi september ini, yang masuk dalam DIM itu ada sorotan kepada 6 perusahaan dan satu aktivitas reklamasi pada proyek kementerian PUPR. Seperti aktivitas PT. Petrochina di Kaltim, PT. BIP disulsel, PT. KPC di NTB, PT. Tiran Mineral, PT. Adhi Kartiko Pratama 2 Perusahaan ini berlokasi Konawe utara, serta Aktivitas Reklamasi bibir pantai Wakatobi ketiganya didaerah sulawesi tenggara”, Tuturnya

Selanjutnya Berdasarkan DIM ditemukan bahwa terdapat indikasi keterlibatan pemerintah daerah dalam munculnya setiap aktivitas, baik dalam proses mempermudah kegiatan atau dalam melakukan pembiaran. Dalam upaya masyarakat mempertahankan wilayahnya setidaknya terjadi dikriminasi, kriminasisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak atau oknum perusahaan terhadap pegiat lingkungan dan pertambangan, bahkan melakukan suatu gerakan sabutase masa aksi.

“Case ini mesti mendapatkan atensi dari instansi kementerian terkait dan institusi penegakan hukum, salah satunya pada aktivitas PT. Tiran Mineral Dikonawe utara, Aktivitasnya kerap disoroti oleh para pegiat pertambangan tapi akhirnya berujung pada kriminalisasi menggunakan UU ITE, padahal jika mempelajari kasusnya, memang perusahaan tersebut terindikasi bermasalah”, terangnya

Berdasarkan hasil telaah sejumlah persoalan tata kelola energi, migas dan minerba yang terjadi di indonesia, pihaknya menyampaikan perlunya pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Tambang Ilegal akibat saling tindihnya fungsi pengawasan dan penindakan Instansi kementerian terkait dan Institusi penegakan hukum lingkungan dan pertambangan

“Pertama, ada beberapa institusi yang berkenan dengan sektor migas, energi dan minerba ini saling tindih. Di Bareskrim ada soal pengawasan dan penindakannya, kemudian di kementerian esdm ada inspektur pertambangan, kemudian di KLHK ada Gakkumnya, kemudian di Kejaksaan ada juga fungsi pengawasan yang sama. Sehingga ada 4 institusi terkait yang saling tindih peran sertanya, ini tidak begitu efektif. Pertama, dalam rangka penegakan hukum lingkungan dan pertambangannya, kedua perumusan arah kebijakan di sektor pertambangan, energi, migas, dan minerba. Untuk itu kami mendorong pembentukan satuan tugas pemberantasan tambang ilegal, Kita komparasikan semua institusi pada sektor pengawasan dan penindakan soal tata kelola energi, migas, dan minerba ini terintegrasi dalam satuan tugas agar kedepannya lebih fokus lebih konsen dalam persoalan, pengawasan, penindakannya” Ujarnya

Saat ditanya soal bagaimana arah kabijakan Kementerian ESDM mengenai Tata Kelola Energi Migas dan Minerba dan kaitannya terhadap wacana reshuffle kabinet Apakah perlu dilakukan evaluasi atas kinerja Menteri Terkait, Pihaknya justru memberikan 2 Alasan perlunya Menteri ESDM, Arifin Tasrif direshuffle

“Jika ditanya soal itu, kami menyarankan Menteri ESDM Arifin Tasrif direshuffle. Alasannya ada dua yaitu, pertama Pak Menteri ESDM RI mengeluarkan salah satu kebijakan yang berdampak sistemik kepada keuangan negara, Ia mencabut
mencabut Kepmen ESDM Nomor 261 K/30/MEM/2019 yang mengatur sanksi terhadap produksi batubara yang tak memenuhi persentase minimal penjualan batubara, untuk kepentingan dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% ketika para pemegang izin (IUP/K) dan PKP2B tidak memenuhi persentase minimal penjualan batubara, akan dikenakan kewajiban pembayaran kompensasi terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan ketenagalistrikan dan kebutuhan industri ini hal yang paling vital dan harus dipenuhi oleh setiap emiten dan produsen batubara. kebijakan ini disusul dengan naiknya harga ekspor batubara diluar negeri dimana harga batubara acuan kita masih berada pada kisaran 70 US$ per ton. Sementara harga ekspor batubara diluar negeri itu 175 US$ per ton. Inikan ada selisih 105 US$ per tonnya sehingga ini membuat kita kewalahan. Coba dilihat keuangan PLN sebagai pengguna batubara disektor ketenagalistrikan terbesar di Indonesia mesti dipaksa untuk kemudian membeli batubara sesuai dengan harga ekspor, inikan tidak baik untuk keuangan negara kita yang sedang terhimpit ekonomi, menghadapi persoalan ekonomi yang sangat besar tentunya kita menyayangkan kebijakan Menteri ESDM dalam mencabut sanksi pemenuhan kuota batubara DMO. PLN akan mendapatkan sebuah masalah dimana nanti ketika harga batubara naik dan negara tidak terlebih dahulu menyesuaikan harga ekspor, maka otomatis PLN akan dipaksa untuk kemudian membeli harga batubara sesuai dengan harga ekspor. Karena ini berbicara soal bisnis tidak mungkin emiten dan produsen batubara yang bertahun-tahun telah mengalami anjloknya harga batubara, ketika diperhadapkan situasi ini tentunya mereka punya pilihan memprioritaskan ekspor daripada pemenuhan batubara dalam negeri karena sudah tidak ada sanksi. Kedua, Menteri ESDM Arifin Tasrif membuka keran ekspor mineral kadar rendah otomatis ini kalau secara gamblang kita melihat bahwa Pak Menteri ini sudah menyetujui negara kita jual tanah air keluar, Meski secara bersamaan Menko Maritim dan Investasi menggalakan semua potensi-potensi Sumber Daya Alam kita untuk menarik investor dalam kegiatan hulu dan hilirnya untuk masuk ke Indonesia seperti memperpendek jarak industri pemurnian nikelnya dibawa ke Indonesia kemudian industri hilirnya juga dibawa ke Indonesia, pemanfaatan teknologi EBT/ Baterai. Namun secara bersamaan juga Menteri ESDM membuka keran ekspor mineral kadar rendah.

“Siapa yang akan menjamin kebutuhan cadangan daripada hadirnya investasi dari luar negeri yang dibawa oleh opung itu, setelah dibukanya keran eksport kadar rendah ? inilah dua kebijakan kami rasa ganjil sekali sehingga disisi lain pemerintah kita gencar mensosialisasikan bahwa cadangan nikel kita ini mampu menggaet industri pengembangan mobil listrik masa depan ke Indonesia, disisi lain dia secara tidak langsung menghabisi cadangan nikel kita dengan membuka keran ekspor mineral kadar rendah. Dua kebijakan ini kita jadikan dasar untuk merekomendasikan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk direshuffle.” Tutupnya.
(Red)


 


 


 






×
Berita Terbaru Update