-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Pemerintah Mengumumkan PPKM kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 Mendatang

Monday | August 02, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-08-02T13:54:06Z
Star7tv.com , Jakarta , Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021 mendatang.
PPKM level 4 ini akan diberlakukan merata di seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa-Bali.

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan melaksanakan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli di Pulau Jawa-Bali. Kemudian, pemerintah mengubah nama kebijakan tersebut menjadi PPKM Level 4 dan memperpanjang masanya pada 21-25 Juli. Pemerintah kemudian kembali memperpanjang PPKM Level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Pemerintah memutuskan melanjutkan PPKM level 4 dari 3 sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah," kata Jokowi dalam paparan media secara online, Senin (2/8/2021).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 resmi diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama untuk durasi yang panjang.
Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Setpres, Senin (2/8/2021).

Jokowi mengatakan, dalam membuat kebijakan pembatasan, pihaknya harus menentukan berdasarkan data di hari-hari terakhir. Hal itu agar pemerintah memiliki pilihan yang tepat, baik untuk kesehatan maupun perekonomian.

Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir. Agar pilihan kita tepat baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian," ujarnya.

Jokowi juga mengungkapkan, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki pilihan yang sama dalam penanganan pandemi COVID-19. Pilihan itu yakni antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa dan ancaman ekonomi.

Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan," kata Jokowi.

Karena itu, lanjutnya, gas dan rem dalam kebijakan penanganan COVID-19 harus dilakukan secara dinamis dan berdasarkan data terakhir, Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan penyebaran COVID-19," pungkas Jokowi.

(Nata Wijaya)


 


 


 






×
Berita Terbaru Update