-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Kepala BPN Tanjab Timur Terlibat Mafia Pertanahan?

Friday | July 30, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-07-30T08:53:54Z
Star7tv.com -Tanjab Timur, Tidak kunjung tuntas penyelesaian pembuatan 12 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di BPN Tanjung Jabung Timur, Jambi, membuat Roni gerah dan membuka persoalan tersebut kepad publik. Dihadapan awak media, Roni menceritakan pada Jumat (30/07), prihal pengajuan sproradik menjadi sertifikat yang saat ini terhenti prosesnya hanya karena surat kaleng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Roni menerima kuasa dari Gembong Perimajaya untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah seluas 36 Ha. Tetapi disaat dilakukan peninjauan kelokasi bahwa tanah tersebut telah terploting pada tahun 2010 sebanyak 24 Ha. Dalam upaya pembuatan sertifikat, 9 SHM telah siap dibuat pada tahun 2020 dengan proses yang sangat rumit. Begitu juga halnya dengan pembuatan 12 SHM yang hari ini masih terkendala di BPN Tanjung Jabung Timur. 

Roni mengajukan pembuatan setifikat sejak tahun 2018 pada sebidang anah tersebut terletak di Kelurahan Singkep Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabing Timur, Jambi. Tanah tersebut juga telah melalui tahapan gugatan kepada pemilik tanah sebelumnya dan telah telah dinyatakan berkekutan hukum tetap. 

"Tanah tersebut sudah diukur untuk diploting sesuai dengan pengajuan tetapi saat ini terhenti karena ada yang memasuki surat sanggah atas dasar yang tidak jelas" tegas Roni. 

Surat sanggah dimasukan masyarakat di BPN Tanjab Timur tidak memiliki dasar yang jelas dan tak sebanding tengan kelengkapan surat miliknya, bahkan telah melalui tahapan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. 

"Apakah dengan semudah itu BPN menghentikan proses pembuatan sertifikat tanpa ada kajian dan pertimbangan? Atau ada keterlibatan oknum BPN Tanjab Timur sebagai mafia pertanahan yang saat ini sedang menjadi perhatian Kapolri?" jelasnya. 

Roni menyakini Diduga Kuat Kepala BPN Tanjab Timur, Angsana Siboro adalah dalang dibalik semua kerancuan yang dialaminya selama pemgurusan sertifikat tanah miliknya. 

"Bisa jadi Kepala BPN merukapan bagian dari Mafia Pertanahan di Tanjung Jabung Timur dan terlibat juga dalam kasus 12 Ha lahan Petrocina yang dijual masyarakat" ungkapnya. 

Hingga berita ini diturunkan, Kelapa BPN Tanjab Timur belum dapat dikonfirmsi.


 


 


 






×
Berita Terbaru Update