-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Polres Berau Gagalkan 6,8 Ton Pupuk Tidak Berlabel Resmi

Thursday | June 24, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-06-24T05:23:56Z


 

Star7Tv.Com, Berau - Terungkap Beredarnya Ribuan Kilogram Pupuk Ilegal di Berau, Waka Polres Berau, Kompol Ramadhanil disertai Kasat Reskrim, AKP Fery melakukan konfrensi pers, Selasa, 23/6/21 di mako polres Berau Jln.Pemuda, Tanjung Redeb


Waka Polres Berau, Kompol Ramadhanil mengatatkan pengungkapan kasus pengedaran pupuk yang tidak berlebel resmi berawal dari adanya laporan pada Unit Reskrim Polsek Gunung Tabur kemudian disampaikan ke Sat Reskrim Polres Berau, Oleh Unit Opsnal dan Unit Tipiter sat Reskrim polres Berau dilakukan penyelidikan diketahui pupuk yang tidak terdaftar dan tidak berlabel resmi itu sudah beredar di wilayah Berau, hingga berhasil diamankan satu orang inisial SR (48) warga Kabupaten Bojonegoro beserta barang bukti di Kecamatan Talisayan 20/6/21.




"Telah beredar pupuk tidak berlabel merek mutiara di berau, tersangka selama dua minggu telah menjual 50 ton pupuk yang didatangkan dari gersik jawa timur, ungkap waka polres berau


Lanjut Waka Polres menyampaikan dari tersangka telah berhasil diamankan Pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 136 karung ukuran 50 kg dengan berat total sekitar 6,8 Ton, Uang Tunai hasil penjualan sebesar Rp.68.470.000,  beserta 5 unit kendaraan roda 4 jenis pikup




"Pupuk yang diedarkan ini sifatnya home industri dari gersik dan kita masih melakukan pengembangan apakah ada tersangka lainnya" papar Ramadhanil


Kasat Reskrim, AKP Fery mengatakan akan terus dilakukan pengembangan terhadap kasus ini karena terkait peredaran pupuk ilegal antar provinsi, tersangka SR berperan mendatangkan pupuk dari luar Berau dan merekrut 14 orang lainya yang saat ini sebagai saksi, uang dari hasil penjualan juga dikelola oleh tersangka


"Pasti dilakukan uji labor terkait kandungan didalam pupuk, dan kita akan lakukan koordinasi untuk itu" ujar Fery


Atas tindakannya dapat disangkakan melanggar pasal 122 RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan terancam Pasal 73 ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. 


( Takdir Adam )


 


 


 






×
Berita Terbaru Update