-->

Notification

×

Iklan

Iklan

DPMPD Pandeglang Sosialisasikan Juknis Pilkades Serentak 2021

Thursday | June 03, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-06-03T02:29:37Z


Star7tv.com Pandeglang —Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMPD)  Kabupaten Pandeglang gelar sosialisasi kepada semua panitia terkait  teknis Pilkades serentak 2021 pada Rabu, (02/06/2021)


Dalam acara tersebut yang di gelar di Kecamatan Mandalawangi hadir Kabid DPMPD Asep Setia Permana dan Hadri dari kapolsek dan Koramil Mandalawangi  


Asep Setia Permana, Kabid DPMD kepada Pantia pemilihan tingkat desa di  kecamatan Mandalawangi  mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak  2021 di Kabupaten Pandeglang Banten.


"Perlu kami sampaikan sesuai dengan pasal 10 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Megeri nomor 112 tahun 2014 Tenang Pemilihan Kepala Desa dan pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Pandgelang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,"katanya.



Dalam aturan tersebut kata dia, menyatakan bahwa yang berhak memilih pada pemilihan kepala desa salah satu persyaratannya adalah berdomisili di desa sekurang- kurangnya enam  bulan sebelum disahkanya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat Kabupaten Pandgelang.


Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa keterangan penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Pandgelang bagi  warga yang telah melakukan perekaman E KTP,  namun belum keluar hasil perekamannya dalam bentuk KTP elektronik sesuai dengan pasal  50 ayat 5 Peraturan Bupati Pandgelang nomor 7 tahun 2021 Tetang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di masa pandemi corona virus disease 2019  Covid-19.


"Dalam peraturan ini yang menyatakan bahwa surat suara sebelum di gunakan harus terlebih dahulu di tandatangani oleh ketua pantia pemilihan dan apabila ketua pantia pemilihan berhalangan, maka penandatanganan di lakukan oleh sekretaris pantia pemilihan,"katanya.


Mengingat bahwa dalam masa pandemi corona virus disease 2019 covit 19 ini pemilihan Kepala Desa menganut sistem multi TPS maka untuk memudahkan fungsi kontrol per TPS. Ketua Pantia TPS memberikan paraf pada setiap surat suara di pojok kanan bawah halaman tanda tangan pantia pemilihan sebelum surat suara tersebut.



"Memperhatikan pasal 28 ayat 3 angka 18 yang menyatakan bahwa foto copy ijazah yang dipersyaratan dan ijazah tingkat sebelumnya yang sudah dilegalisir agar memperhatikan ketentuan. Untuk legalisir ijasah  STTB cukup di legalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan Sekolah yang mengeluarkan ijazah STTB yang bersangkutan," terangnya


Lalu sama juga  untuk legalisir surat keterangan pengganti yang sama dengan ijazah STTB cukup dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan Sekolah yang mengaluarkan ijazah STTB yang bersangkutan.


Sesuai dengan pasal 19 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal dokumen kependudukan dengan fomat digital dan sudah ditandatangani secara elektronik.


"Memiliki barcode dan KTP el tidak memerlukan pelayanan legalisir akan tetapi bagi dokumen kependudukan yang masih ditandatangan secara manual tetap harus dilegalisir oleh pejabat dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandgelang, Banten,"ucapnya. *(HSR-Red)


 


 


 






×
Berita Terbaru Update