-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Aksi Wartawan Demo Lapas Cilegon

Wednesday | May 05, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-05-04T18:37:56Z


STAR7TV.ONLINE I KOTA CILEGON -
UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menghendaki adanya kebebsan Pers dalam mencari informasi, terlebih itu informasi publik. Apa yang dilakukan Lapas Kelas IIA Cilegon dalam kegiatan Festival Ramadan, bisa dipastikan menggunakan uang negara, dan diadakan dalam lapas yang jelas menggunakan bangunan aset negara. Maka wajib hukumnya masyarakat mendapatkan informasi kegiatan tersebut melalui pemberitaan wartawan.


Faktanya, ketika akan dilakukan peliputan sejumlah wartawan dilakukan pembatasan peliputan. Pembatasan peliputan itu mutlak menjadi pelanggaran UU Pers, karena dalam kegiatan ada uang rakyat didalamnya, sehingga hak rakyat untuk mendapatkan informasi hilang. Pers juga yang berfungsi sebagai kontrol terhadap apa yang menjadi hak publik, wajib hukumnya memberitakan apa yang sudah dilakukan dengan uang publik itu. 

Berikutnya, tidak ada hak kalapas untuk membatasi karena alasan covid - 19. Sebab,  pembatasan tersebut hanya menjadi tanggungjawab Satgas Covid - 19. Lantas dimana saat itu Satgas yang tidak juga mengawasi jalannya acara. Sebab,  prokes juga sudah jelas dilanggar oleh Walikota dan Kalapas (bukti foto). Bahkan,  saat dikonfirmasi wartawan,  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mengaku tidak jelas ada atau tidaknya surat permohonan izin acara.

Walikota dan Kalapas Langgar Prokes Bahkan, dalam kegiatan tersebut juga terlihat jelas, jika Walikota dan Kalapas beberapa kali mencopot masker bentuk tegas dari pelanggaran protokol kesehatan. Terlebih dalam foto Kalapas merokok di dalam lapas yang bukan area merokok, itu juga pelanggaran etik. Lantas mana yang katanya protokol kesehatan sebagai dalih pembatasan. 


Usut tuntas kalapas dan oknum pelarangan peliputuan, 


Ketua IJTI Kota Cilegon Adim

Ketua FWC Uri

Koordinator Aksi Aan


(Husaeri)






×
Berita Terbaru Update