-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Harnojoyo : Soal PPKM di Palembang Intinya Untuk Memasyarakatkan Protokol Kesehatan

Wednesday | April 14, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-04-14T11:43:35Z


star7tv.online l palembang-
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro sejak 6 April sampai dengan 16 April 2021.


Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan,teknis pelaksanaan PPKM Mikro dengan PSBB dengan berdasarkan Perwali Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru.


" Sudah berlaku,dan PPKM sudah dimulai.Jadi surat edaran untuk pembatasan ini dasarnya merujuk Perwali.Kriteria PPKM mirip dengan PSBB.Teknisnya hampir sama PSBB tapi yang jelas mengutamakan prokes dan kebijakan tetap ," kata Harnojoyo,Rabu(14 April 2021).


Mengenai sanksi pelanggar PPKM Mikro,Harnojoyo menyebut sudah tertera dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Palembang.Namun poin penting bagi Pemerintah Kota Palembang adalah sosialisasi dan menegakkan kembali prokes kepada satgas Covid-19.


"Terutama di tingkat Kecamatan dan Kelurahan supaya bisa konsolidasi lagi di tengah masyarakat ," ujarnya.


"Pemberlakuan PPKM Mikro,pada intinya adalah bagaimana upaya masyarakatkan prokes,semoga rantai virus corona tidak terjadi dengan yang tidak kita inginkan ," sambungnya.


Kapolrestabes Palembang Kombes Irvan Prawira melanjutkan,kebijakan PPKM Mikro lebih mengedepankan perubahan pola tindakan masyarakat dalam mengantisipasi Covid-19.


Yakni tetap disiplin untuk menegakkan 3 M yakni.

1.Mencuci Tangan.

2.Memakai Masker.

3.Menjaga Jarak.

Serta 5 T,yaitu.

1.Talking.

2.Training.

3.Teaching.

4.Tools.

5.Taking Care.

"Kami Polri mendukung kebijakan berbasis PPKM agar dapat menuju ke zona aman ," katanya.


Terkait pengamanan dari aparat pihaknya sudah menyiapkan personil yang tersebar dilokasi eksisting dengan pimpinan Satgas Covid-19 dari masing-masing Kelurahan sebagai kepala Posko yang dibantu oleh Babinsa,Polri dan TNI.


"Intinya mendorong masyarakat berperan aktif.Lebih ke pengawasan pembela setiap individu.Jadi sebetulnya kritikal poin bukan pembatasan pesta atau ada kegiatan lain,tapi protokol kesehatan ,"tandasnya.


Penulis : EDI PIRANG


 


 


 






×
Berita Terbaru Update